Kebijakan Pengurusan NIB Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja
DOI:
https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.313Keywords:
Perizinan, Nomor Induk Berusaha, UMKMAbstract
Pelaku usaha atau pengusaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Salah satunya dengan mendaftarkan nomor induk berusaha untuk usahanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pengurusan NIB pasca belakunya UU No 6/2023 Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengimplementasikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berlaku sebagai dasar penelitian. Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konsep/pendapat pakar (conceptual approach).. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Pemberian NIB yang merupakan legalitas kegiatan berusaha oleh setiap pelaku usaha memiliki NIB tersebut diatur berdasarkan pasal 6 ayat 1 Un-dang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023Tentang Cipta Kerja. Selain hal tersebut pasca UU No 6/2023 Cipta Kerja terdapat kebijakan baru dimana UMKM juga mendaftarkan Nomor Induk Berusahanya. Sedangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 pasal 1 ayat 12 hanya mengatur pelaku usaha lebih sempit. Selain itu UU Cipta Kerja lebih melindungi pelaku usaha beresiko rendah atau UMKM.
Downloads
References
Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 77-83.
Arsanto, D. F. E., Arifa, A., Calosa, A. B., Yulianto, B., & Putri, D. N. (2021). Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health, 2(2), 147-154.
Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Diponegoro Law Journal, 8(2), 1328-1342. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582
Bob, Foster and Awang, Setiawan and Fitriani, Reyta (2020) Book Chapter Legalitas dan Kekuatan Daya Saing Ritel Skala Kecil. In: Book Chapter Legalitas dan Kekuatan Daya Saing Ritel Skala Kecil. Bitread Publishing (PT. Lontar Digital Asia), pp. 1-124. ISBN 978-623-224- 671-3
Gultom, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm DimasaPandemi Covid-19. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 5(4), 1769-1779. https://doi.org/10.31764/jmm.v5i4.5093
Hapsari, C. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (Nib) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo, 1(1), 49 -56. http://jurnal.amayogyakarta.ac.id/index.php/HIKMAYO/article/view/49
Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Diwilayah Kabupaten Ngawi. Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) e- ISSN: 2827-9557 Volume 01 Issue 02 Month Juni 2022 Hal : 81-88 88 BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2(2).http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268
Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya PerlindunganHukum bagi Pemilik UMKM. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), 231- 241. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113
Kusnindar, A. A., Pratiwi, D., & Widiniarsih, D. M. (2021). Pelatihan Aplikasi Online Single Submission Untuk Pembuatan Nomer Induk Berusaha Umkm Di Kabupaten Pringsewu. Jurnal Bagimu Negeri, 5(2), 54-57. https://doi.org/10.52657/bagimunegeri.v5i2.1579 Purnawan, Amin. Siti Ummu Adillah. 2020. Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha. Bogor: Penerbit Lindan Bestari
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., & Dhany, U. R. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Jurnal Abdimas Bina Bangsa,1(2), 240-246. https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2.37 Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan TerbatasDi Kota Semarang). Notarius, 12(1), 231-252. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26901
Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan NomorInduk Berusaha (NIB) MelaluiOnline Single Submission. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 386-394. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205
Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)Melalui Online Single Submission (OSS) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di kota banda aceh. J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(3), 175-188. https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3
Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 41-48. https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.3222
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Sulistyono Sulistyono, Pyvico Fader Garpy, Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
