Village Community Agricultural Law Policy In The Era Globalization
DOI:
https://doi.org/10.32528/issh.v1i2.198Keywords:
Legal policy, agriculture, village in the era of globalizationAbstract
Efforts to meet food needs through food security policies must be a central issue in building community welfare in villages. The starting point for the development of agricultural law politics must be based on a plan to build a sustainable agricultural system. This effort begins with the development of a sustainable rural community farming system to improve the quality of life. Agricultural policy regulations in Indonesia still cause many problems, including the conversion of agricultural land to non-agricultural land, the low welfare of farmers and land reform policies. To uncover the causes of these problems, this study aims firstly to discuss the legal politics of rural agriculture in Indonesia from the Old Order to the Reformation era, and secondly to provide ideas for improving the development of agricultural law policies in order to meet global challenges and rural economic development. This study uses a normative legal research method which is analyzed with a statutory approach and a historical approach. The results of the study conclude that, during the Old Order, the direction of legal politics in the agricultural sector was more emphasized on the inventory of agricultural and plantation land. During the New Order era, the direction of legal policy in the agricultural sector was divided into two patterns, namely the pattern towards food sovereignty and the semi-industrial agricultural pattern. The Reformation period showed the dominance of the influence of foreign capitalism in legislation and the idea offered to respond to global challenges was to build agricultural law policies based on village economic democracy.
Downloads
References
Afwit Freastoni dan Sirajudin, Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Indonesia, Jurnal Konstitusi PUSKASI FH Universitas WIdyagama Malang Volume III Nomor 2 November 2010,
Afwit Freastoni dan Sirajudin, Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Indonesia, Jurnal Konstitusi PUSKASI FH Universitas WIdyagama Malang Volume III Nomor 2 November 2010.
Karwan A.Salikin, Sistem Pertanian Berkelanjutan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003,
Sri Lestari, Sawah Beralih Jadi Perumahan atau Industri Mengancam Ketahanan Pangan, diakses melalui www.bbc.com/indonesia/indonesia-41078646 pada 13 April 2022
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI, Permasalahan dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian
Focus Group Discussion dengan topik “Meningkatkan Produktivitas Pertanian Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, 7 & 24 Agustus 2012
Focus Group Discussion dengan topik “Meningkatkan Produktivitas Pertanian Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, 7 & 24 Agustus 2012
Diakses melalui http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57f7bea12675c/mengintip-reforma-agraria-dan-persoalan-yang-tak-kunjung-rampung pada 13 April 2022
Diakses melalui http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57f7bea12675c/mengintip-reforma-agraria-dan-persoalan-yang-tak-kunjung-rampung pada 13 April 2022
Abdul Latif, Politik Hukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme, Kencana, Jakarta, 2013,
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenida Media, Jakarta, 2011,
Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakar-ta, 2008,
Mohammad Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006,
Abdul Latif, Politik Hukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
The nationalization of Dutch plantations is an effort by the Indonesian government to assert the independence of the Republic of Indonesia by taking over the colonial assets in Indonesia
Tri Wahyu Nugroho, Dampak Kebijakan Pembangunan Pertanian Terhadap Pengentasan Kemiskinan, Tesis Magister Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2006,
Several agrarian regulations that were produced include Law Number 28 of 1956 concerning Super-vision of the Transfer of Rights to Plantation Lands, and Law Number 29 of 1956 concerning Regu-lations and Actions Regarding Plantation Lands, Law No. Number 1 of 1958 concerning the Elimi-nation of Particle Lands, Law Number 7 of 1948 concerning the Transfer of Agrarian Duties and Authorities, and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles
Nurhasan Ismail, Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyara-kat, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012,
Gunawan Wiradi, Politik Pertanian/Agraria di Indonesia Dari Masa Ke Masa,
Nurhasan Ismail, Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyara-kat, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012
Badan Litbang Pertanian, Ekonomi Padi Beras,
Tejoyuwono Notohadiprawiro, Revolusi Hijau dan Konservasi Tanah, makalah disampaikan pada Kursus Konservasi Sumberdaya Alam Angkatan 1 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 21-27 Juni 1995,.
Tejoyuwono Notohadiprawiro, Revolusi Hijau dan Konservasi Tanah, makalah disampaikan pada Kursus Konservasi Sumberdaya Alam Angkatan 1 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 21-27 Juni 1995
Pantjar Simatupang dan I wayan Rusastra, Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi, dalam Badan Litbang Pertanian-Departemen Pertanian Indonesia, Ekonomi Padi dan Beras Indonesia,
Wahyu Budi Nugroho, Konstelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik di Era Orde Baru, makalah disam-paikan dalam peringatan 19 Tahun Reformasi yang diselenggarakan oleh BEM-PM Universitas Udayana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 27-28 Mei 2018
Widigdo Sukarman, Liberalisasi Perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik, ctk. Pertama, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014,
Sritua Arief dan Adi Sasono, Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan, ctk. pertama, Pen-erbit Mizan, Jakarta, 2013,
Muhammad Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia, PPSK Press, Yogyakarta, 2008,
Henny Mayrowani, “Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Im-plemen-tasi”, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 30, Nomor 1, Juli 2012,
Henny Mayrowani, “Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Im-plemen-tasi”, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 30, Nomor 1, Juli 2012.
Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewan Pakar KPA Bongkar Kepalsuan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
Praptono Djunedi, “Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek”, Jurnal Borneo Administrator, Volume 12, Nomor 1, 2016,
Sutawi, Pertanian Perekonomian Global, Jurnal Ilmiah Bestari, Nomor 34-Tahun XV,2002, hlm. 84
Akhmad Nur Zaroni, “Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkem-bang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary, Vol-ume 01, Nomor 01, Desember 2015,
Akhmad Nur Zaroni, “Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkem-bang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary, Vol-ume 01, Nomor 01, Desember 2015
Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Menuju Pembangunan Politik Hukum Nasional”, Maka-lah disampaikan dalam Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. Diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakar-ta, 29-31 Mei 2006
Cut Gustiana, “Strategi Pembangunan Pertanian dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis”, Jurnal Penelitian Agrisamudra, Volume 2, No-mor 1, Januari-Juni, 2015,
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Mustajib Mustajib
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
